Air Mata Ki Hajar Dewantara

Oleh : Sabri Hamri

Ki Hadjar Dewantara…

Aku sadar senyumanmu tak semanis dulu…

Aku paham Kebahagianmu tak seindah dulu…

Dalam gelap kau menangis…

Dalam sunyi kau bersedih…

Pendidikan yang kau cita-citakan dulu…

Dirampas oleh negaramu sendiri…

Kecerdasan yang kau damba-dambakan dulu…

Diperjual belikan oleh negerimu sendiri…

Sekolah rakyat mu dulu telah lekang dimakan waktu…

Taman academia mu dulu telah punah dimakan rayap…

Digantikan oleh sekolah-sekolah dan kampus-kampus berlabel harga…

Ki Hadjar Dewantara

Sudahlah kau tidak perlu menangis…

Sudahlah kau tidak perlu bersedih…

Esok, kita rampas kembali pendidikan itu…

Esok, kita berikan kembali secara gratis kecerdasan itu…

Ki Hadjar Dewantara

Percayalah kau tidak  akan pernah sendiri..

Kau akan selalu bersama kami…

Memperjuangkan pendidikan dinegeri ini…

Ujian Nasional, Bom Waktu Dunia Pendidikan

Oleh : Sabri Hamri, SH

Pemerhati Hukum, HAM dan Pendidikan

Pelaksanaan UN SMA dan SMP 2013 telah usai. Namun, niat pemerintah untuk memperbaiki karut marut ujian nasional (UN) tahun sebelumnya justru menimbulkan kekacauan luar biasa. Untuk pertama kali dalam sejarah pendidikan Indonesia pelaksaan UN ditunda di 11 provinsi. Penundaan UN tidak hanya menampar wajah pendidikan Indonesia tetapi menandakan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Keterlambatan UN di 11 provinsi di Indonesia merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah dalam pelaksanaan (red- pemaksaan) UN.

Ujian nasional telah menyisakan banyak permasalahan. Mulai dari penentuan kriteria kelulusan, kecurangan dalam pelaksanaan UN hingga bunuh diri yang dilakukan oleh siswa-siswi yang tidak lulus UN. Bahkan pelaksaanaan UN tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Mulai dari kualitas lembar jawaban UN yang rendah, paket-paket soal yang tertukar dibeberapa sekolah, soal dan lembar jawaban UN yang kurang hingga kejanggalan penetapan pemenang lelang pengadaan dan distribusi bahan UN. Sehingga patut diduga terdapat permainan anggaran dalam pengadaan soal dan distribusi bahan UN. Koalisi Pendidikan yang tergabung dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Forum Tranparansi Untuk Anggaran (FITRA) telah melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).