2012, Optimisme di Tengah Pesimisme (Reflefksi Akhir Tahun Terhadap Penegakkan Hukum dan HAM)

Oleh : Sabri Hamri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi FHUA

Padang Ekspres • Sabtu, 31/12/2011

Berbicara penegakan hukum tak dapat dipisahkan dari penegakan HAM. Hukum dan HAM dua kata yang saling menyatu satu sama lain. Pelanggaran hukum merupakan pelanggaran HAM. Begitupun sebaliknya. Salah satu cirri-ciri dari negara hukum yaitu adanya perlindungan HAM. Apakah negara Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM?.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya Pasal 28 A-28 J memberikan jaminan HAM bagi setiap warga negara.  Secara tekstual, hukum sebagai panglima dan nilai-nilai HAM sebagai pedoman  dalam kehidupan masyarakat.

Ahli Koruptor (bukan) Ahli Kotor

Oleh : Sabri Hamri

Pemerhati Hukum dan Pendidikan

Padang Ekspres • Rabu, 21/12/2011

Menarik ketika membaca tulisan Ilham Kurniawan berjudul Ahli Koruptor (06/12/2011) dan Tulisan Lucky Raspati berjudul Kesesatan Logika “Ahli Koruptor” (17/12/2011) yang dimuat dikoran ini. Ilham Kurniawan mengatakan bahwa  bebasnya koruptor tidak terlepas dari peran kaum intelektual yang “melacurkan” gelar akademiknya (guru besar).

Atas pendapat tersebut Lukcy Raspati membantahnya dengan mengatakan bahwa tuduhan terkait bebasnya koruptor karena intervensi guru besar (profesor) sebagai ahli di persidangan sulit untuk diterima dengan logika. Bahkan sebuah kesesatan logika. Lalu pendapat manakah yang benar?

Tulisan ini tidak bermaksud untuk membela salah satu pihak. Tetapi hanya mencari titik terang dari persoalan yang sebenarnya sedang terjadi. Sebagai bahagian dari civitas academika , penulis mencoba untuk menemukan jalan keluar dari perbedatan ini agar tidak semakin berlarut –larut. Bagaimanapun juga kedua penulis bahkan penulis berada dalam satu institusi yang sama

Korupsi dan (Pembela) Koruptor (Refleksi Hari Anti Korupsi)

Oleh: Sabri Hamri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi FHUA

Saat era reformasi bergulir, ada  enam tuntutan  yang harus dikerjakan. Tuntutan untuk  mengembalikan  Indonesia kepada jalur yang “benar”. Setelah terkekang sekian lama dalam kurungan rezim orde baru. Salah satu tunutan reformasi tersebut yakni pemberantasan korupsi. Bahkan sampai hari ini tuntutan itu masih terus bergulir.

 Walaupun segala upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi termasuk mendirikan Komisi Pemberntasan Korupsi sebagai “kekecewaan” terhadap peran lembaga kepolisian dan kejaksaan. Namun upaya-upaya yang dilakukan tak membuahkan hasil memuaskan. Korupsi tetap tumbuh subur di negeri ini.

Meskipun sudah banyak pelaku korupsi (koruptor) yang dihukum tetapi tidak memberi efek jera. Hampir setiap saat kasus korupsi terungkap. Seolah sudah menjadi hal yang lumrah untuk didengar. Mulai dari Anggota Dewan, Menteri, Kepala Daearah, Hakim, Jaksa, Pengacara tak luput dari hukuman.  Benarkah korupsi sudah “membudaya”?.

Besar atau kecil uang negara yang dirampok oleh koruptor tetap tidak dapat dimaafkan. Korupsi telah memumupuskan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat. Korupsi salah satu penyebab negara ini masih terbelenggu oleh kemiskinan. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat hilang dirampok begitu saja oleh para koruptor. Sehingga sungguh ironis ketika para koruptor dibiarkan lolos atau bebas begitu saja dari jeratan hukum.

Sumpah Pemuda Dan Pemuda “Sampah”

Oleh : Sabri Hamri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FHUA

Padang Ekspres, 27 Oktober 2011

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Tanggal 28 Oktober menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, para pemuda Indonesia hadir dalam Kongres Pemuda Kedua di Jakarta yang diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI). Pada penutupan Kongres Kedua ini dibacakan rumusan hasil kongres. Hasil rumusan kongres itulah yang disebut sumpah  pemuda.

Sumpah pemuda merupakan awal dari kelahiran bangsa Indonesia. Dimana selama ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan penjajah.  Kondisi ketertindasan ini mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad memperjuangkan kemerderkaan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya  pada tanggal 17 Agustus 1945.

Mengapa sumpah pemuda merupakan awal kelahiran bangsa Indonesia?. Menurut Imran Thahir (2010) dalam tulisannya Membaca Kembali Makna Sumpah Pemuda, Peristiwa sumpah pemuda memberi hikmah. Pertama,sumpah pemuda sebagi catatan penting dalam mempersatukan perjuangan pemuda dan perjuangan bangsa secara terpadu. Kedua, Sumpah Pemuda meletakkan arah dan tujuan perjuangan menentang kolonialisme. Sehingga, ketiga, Sumpah Pemuda sejatinya adalah genealogi-politik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Penulis sependapat dengan Imran Thahir, kerena proklamsi kemerderkaan Indonesia tidak akan terwujud jika pemuda tidak mempersatukan diri. Cita-cita luhur para pemuda yang hadir dalam kongres membawa semangat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Menghidupkan Semangat (Sumpah) Pemuda

Oleh: Sabri Hamri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FHUA

“ Beri Aku 10 Pemuda, Maka Akan Kuguncang Dunia”

Pernyataan Bung Karno diatas menggambarkan betapa pentingnya eksistensi pemuda dalam bangsa ini. Bukan tanpa alasan, pemuda selalu memliki semangat besar dalam membawa perubahaan. Sehingga kemunculan tokoh-tokoh muda selalu dinanti-nantikan. Sebelum Indonesia merdeka, tokoh-tokoh muda banyak bermunculan untuk merperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Diantaranya Bung Karno, Bung Hatta, dan Moh. Yamin. Cita-cita mereka hanya satu yakni: Indonesia merdeka!

Namun setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, tokoh-tokoh muda itu mulai hilang satu persatu tanpa pengganti. Selain itu, semangat pemuda yang pernah membara dalam Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 lekang dimakan waktu. Sumpah Pemuda sebagai hasil rumusan Kongres Pemuda Kedua hanya menyisakan tulisan-tulisan yang tertata rapi di dalam catatan sejarah. Jika sumpah pemuda dapat diplesetkan, inilah sumpah pemuda yang melekat pada pemuda hari ini.     

Kami putra dan putri Indonesia, rela bertumpah darah yang satu, tanah air penuh penderitaan. Kami putra dan putri Indonesia, rela berbangsa yang satu, bangsa penuh penidasan. Kami putra dan putri Indonesia, rela berbahasa yang satu, bahasa penuh  kebohongan.

Menunggu Keberhasilan SBY (Refleksi 2 Tahun Pemerintahan SBY-Boediono)

Oleh: Sabri Hamri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FHUA

2 tahun sudah pemerintahan SBY-Boediono atau Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II berjalan. Namun SBY-Boediono belum mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tingginya angka putus sekolah akibat mahalnya harga pendidikan, bertambahnya kemiskinan dan pengganguran yang diperparah oleh kelaparan dan penderitaan sebahagian masyarakat, tumbuh suburnya para koruptor dan mafia hukum diiringi buruknya kinerja aparat penegak hukum merupakan sebahagian PR yang belum terselesaikan.

Memang perlu diakui untuk merubah sebuah negara ke arah yang lebih baik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi masalah waktu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi SBY. SBY tidak hanya memimpin negara ini selama 2 tahun melainkan sudah 7 tahun. SBY tinggal melanjutkan 5 tahun kepemimpinannya bersama Yusuf Kalla. Tentunya sebuah rentang waktu yang cukup untuk membawa perubahan bagi bangsa ini. Namun kenyataannya SBY dinilai gagal dalam menjalankan pemerintahan. Berbagai survey memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin menurun.

Menuju (World Class) University

Oleh : Sabri Hamri

Pemerhati Pendidikan dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi FHUA

Haluan, 18 September 2011

Perguruan Tinggi kini dihadapkan pada suatu persoalan dalam menjalankan peranan sebagai penghasil kaum intelektual muda. Institusi pendidikan tertinggi ini harus  terus bersaing ditengah percaturan dunia jika tak ingin ditinggalkan mahasiswa. Apalagi universitas diluar negeri semakin diminati oleh anak bangsa sendiri. Belum lagi ditambah beasiswa menggiurkan dari berbagai pihak untuk biaya kuliah di luar negeri. Ironisnya, beasiswa tersebut justru berasal dari pemerintah seperti Kementerian Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahpun lebih bangga terhadap kualitas perguruan tinggi di negera orang lain. Atau pesimis terhadap kualitas perguruan tinggi di negeri sendiri.

Tak dapat dipungkiri pula sebahagian besar orangtua pasti bangga dapat melihat anaknya yang memiliki prestasi akademik  menamatkan kuliah di universitas terkemuka di dunia dibandingkan di Indonesia. Sehingga melihat anaknya kuliah keluar negeri baik melalui beasiswa maupun dengan biaya sendiri bagi yang kaya menjadi cita-cita utama. Namun hal inilah yang menyebabkan universitas di Indonesia semakin juah tertinggal.  Buktinya, sampai saat ini, tak satupun universitas di Indonesia mampu menembus peringkat 100 universitas top dunia walaupun telah berdiri puluhan tahun. Padahal negara kecil seperti Singapura telah menempatkan satu universitas terbaiknya di urutan keempat puluh. Tetapi bukan semakin termotivasi, perguruan tinggi di Indonesia justru “bangga” melihat ketertinggal tersebut.

KKN Minus Pengabdian

Oleh: Sabri Hamri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi FHUA dan Mahasiswa KKN-PPM 2011

Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) telah berakhir. Kegiatan yang diikuti oleh tiga Perguruan Tinggi Sumbar ditambah satu perguruan tinggi di Malaysia berlangsung dari tanggal  11 juli-13 Agustus 2011 . Kegiatan yang bertujan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus sebagai pengabdian universitas kepada masyarakat dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi patut dievaluasi.

Sebagai pemahaman bersama, ada dua hal yang perlu digarisi bawahi dari pengertian KKN-PM tersebut. Pertama, KKN sebagai pembelajaran masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa akan berbagi ilmu dengan masyarakat mengenai bidang ilmu yang dipelajarinya. Kedua, KKN sebagai pemberdayaan masyarakat. Artinya, mahasiswa akan memfasilitasi masyarakat untuk membantu meyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Mahasiswa bersama masyarakat  mencari alternative pemecahan masalah untuk menemukan solusinya. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KKN diharapkan dapat mengatasi persoalan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pada akhirnya KKN sebagai salah satu cara untuk membangun nagari. Namun apakah KKN-PPM tahun ini sesuai dengan yang diharapkan?.

Benarkah Indonesia Merdeka? (Refleksi Hari Kemerdekaan)

Oleh: Sabri Hamri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Unand

66 tahun sudah Indonesia merdeka. Telah jauh lepas dari belenggu penjajah. Meninggalkan masa lalu penuh perjuangan dan pengorbanan. Darah para pahlawanpun telah mengering. Yang tersisa hanyalah sejarah tentang merebut sebuah kemerdekaan beserta makam pahlawan dan bangunan tua peninggalan sejarah. Lalu benarkah Indonesia merdeka?. Benar. Tetapi baru merdeka dari bangsa penjajah. Namun tidak atau tidak akan pernah merdeka dari keserakahan anak bangsa akan harta dan tahta yang terus menjajah.  

Walaupun sudah merdeka namun kemiskinan masih melanda. Korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh subur di tengah penderitaan rakyat. Angka penganguran dan kriminalitas melambung tinggi. Kekerasan menjadi tontonan dimana-dimana. Mulai dari perang kampung hingga perang akibat pemilukada. Hak warga negara mulai diprivatisasi dan dikomersialisasi khususnya dibidang pendidikan. Namun pemerintah terus  menutup mata dan teliga. Kurang peka melihat permasalahan bangsa. Akhirnya demo menjadi agenda rutin karena pemerintah gagal menjalankan pemerintahannya. Itukah tanda sudah kemerdekaan?

DPR(D) dan Koruptor (Sakit)

Oleh: Sabri Hamri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi FHUA

“ Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tau nyanyian lagu setuju”. Begitulah sepenggal lirik lagu surat buat wakil rakyat (red- anggota dewan) dari Iwan Fals. Lagu yang sebenarnya menyindir kinerja anggota dewan yang dinilai gagal dalam menyampaikan suara rakyat.

Bahkan akhir-akhir ini buruknya kinerja wakil rakyat di perparah dengan kasus korupsi yang dilakukan anggota dewan tersebut baik ditingkat pusat maupun daerah yaitu DPR dan DPRD, dua institusi “kumpulan orang hebat” di negeri ini. Ironis memang jika wakil rakyat justru terjerat kasus korupsi. Padahal sejatinya wakil rakyat merupakan perpanjangan tangan dari rakyat. Dan korupsi hanya akan menambah penderitaan rakyat.

 Beberapa tahun terakhir sudah banyak anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi. Mungkin masyarakat Sumbar masih ingat dengan kasus korupsi berjamah anggota DPRD Sumbar. Kasus Al Amin Nasution yang yang divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada tahun 2009. Lalu kasus korupsi Djufri (Anggota DPR dan Mantan Walikota Bukittinggi ) yang ditangani Kejaksaan Tinggi Padang. Dan terakhir kasus M Nazaruddin kader dari partai demokrat.